(022) 4268709
Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, World Bank dan TPAKD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Diseminasi Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif

Deskripsi

Sehubungan dengan telah selesainya Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif yang diinisiasi oleh Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dengan sumber pendanaan dari lembaga Swisscontact dan dilaksanakan oleh World Bank bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat melalui TPAKD serta Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten, yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, maka ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya diseminasi melalu zoom virtual atas hasil pelaksanaan Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif dimaksud pada tanggal 14 Juli 2021.

Salah satu lokasi implementasi proyek percontohan di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon dengan dominasi penduduknya berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dan purna PMI yang merupakan kelompok sasaran kunci keuangan inklusif sesuai amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Selain di Kabupaten Cirebon, proyek percontohan juga dilaksanakan di Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan target rumah tangga nelayan.  

Sebagai informasi, kegiatan intervensi dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari; (i) Acara penggerak, kegiatan berupa lomba, sawer digital, pentas seni, kuis, door prize, booth layanan keuangan formal dilaksanakan untuk mempekenalkan layanan keuangan formal melalui kegiatan yang menarik, santai dan edukatif; (ii) Pengembangan Ekosistem Non Tunai, dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi dan pelatihan onboarding bagi agen bank, agen pegadaian dan warung yang menerima pembayaran digital dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah titik akses layanan keuangan digital di desa; (iii) Peningkatan Kesadaran Rumah Tangga Sasaran, melalui kegiatan sosialisasi & Product Matching (simpanan, investasi, pinjaman, asuransi, dan dana pensiun), dan live learning; (iv) Penggunaan Layanan Keuangan Formal, melalui pelatihan & pendampingan pengelolaan keuangan keluarga, digitalisasi pembayaran nelayan, penggunaan produk keuangan formal dan transaksi non-tunai oleh rumah tangga migran yang bertujuan untuk mendorong kelompok sasaran untuk rutin menggunakan layanan/produk keuangan formal sesuai kebutuhan. Proyek Percontohan ini dilakukan dengan target sasaran yaitu: (i) Meningkatan titik akses non-tunai; (ii) Meningkatkan kepemilikan rekening bank; (iii) Meningkatkan kepemilikan rekening tabungan emas; (iv) Kebutuhan pinjaman usaha dipenuhi dari sumber formal; (v) Meningkatkan kepemilikan asuransi Kesehatan; (vi) Meningkatkan pemahaman terhadap asuransi nelayan; (vii) Meningkatkan kepemilikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan; (viii) Meningkatkan kepemilikan uang elektronik berbasis server; (ix) Meningkatkan transaksi pembelian dan pembayaran non-tunai; (x) Meningkatkan transaksi transfer non-tunai.

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Bp.Indarto Budiwitono dalam sambutannya menyampaikan, bahwa “Para pihak yang terlibat sebagaimana disebutkan di atas telah bekerja sama dan berkoordinasi secara baik untuk mensukseskan terlaksananya Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif dengan berpartisipasi langsung melakukan berbagai aksi kegiatan sebagai bentuk intervensi melalui kegiatan edukasi sosialisasi mengenai produk dan layanan keuangan, peningkatan keterampilan dan penciptaan ekosistem titik akses untuk transaksi non tunai”.
“Untuk lebih meningkatkan engagement dari intervensi yang dilakukan, aksi kegiatan tidak hanya sebatas penyampaian materi dalam rangka pengenalan produk dan layanan, seperti kredit, asuransi mikro dan dana pensiun tetapi juga menggunakan pendekatan user experience, dimana khususnya masyarakat di Desa Pegagan Kidul didorong untuk melakukan praktik langsung, seperti melakukan pembukaan rekening tabungan di bank maupun non bank, melakukan transaksi di ATM dan Agen Laku Pandai, melakukan transaksi menggunakan non tunai berbasis QR-Code pada merchant, menggunakan transaksi dengan uang elektronik berbasis handphone (transaksi top-up, pembayaran online) dan melakukan pembayaran/penerimaan remitansi bagi kelompok Pekerja Migran melalui transaksi digital”.

Khusus di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, berdasarkan penilaian evaluasi yang dilakukan oleh World Bank untuk mengukur dampak proyek percontohan terhadap peningkatan kepemilikan dan pemanfaatan produk layanan keuangan formal dan transaksi non tunai, alhamdulillah menunjukan adanya peningkatan, seperti:
  • Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki rekening tabungan sebesar 2%;
  • Adanya pembukaan sebanyak 219 rekening Simpanan Pelajar oleh siswa;
  • Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki tabungan emas bersertifikat sebesar 4%;
  • Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki rekening uang elektronik berbasis HP/server dan digunakan untuk bertransaksi sebesar 6%;
  • Terdapat 314 rumah tangga yang terakses dengan kredit untuk kebutuhan usaha;
  • Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki asuransi kesehatan sebesar 8%;
  • Terdapat 15 rumah tangga yang membuka rekening Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
  • Meningkatnya rumah tangga dengan rekening bank aktif atau uang elektronik, dan aktif melakukan pembelian dan pembayaran nontunai sebesar 13%; serta
  • Peningkatan jumlah titik akses layanan keuangan, berupa adanya penambahan 6 (enam) agen laku pandai, 1 (satu) agen pegadaian dan akuisisi layanan QRIS pada 17 (tujuh belas) warung sebagai merchant.
World Bank yang diwakili oleh Bp.I Gede Putra Arsana serta Ibu Martha menyampaikan, bahwa “hasil evaluasi proyek percontohan yang dilakukan secara umum telah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengelola keuangan keluarga dan rumah tangga sasaran menjadi lebih terbiasa menerima pembayaran dan bertransaksi menggunakan uang elektronik. Dari pelaksanaan proyek percontohan di (2) dua lokasi dimaksud, World Bank menyimpulkan beberapa hal yaitu: (i) pentingnya membangun kerja sama dengan pemerintah daerah (TPAKD) dan industri jasa keuangan (ii) pemberdayaan peran komunitas lokal; (iii) adanya komitmen sumber daya (pendanaan dan personil); (iv) Intervensi berulang untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat”.
“Model percontohan percepatan keuangan inklusif ini berpotensi untuk dapat dilakukan replikasi di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya intervensi untuk meningkatkan inklusi keuangan kepada kelompok-kelompok sasaran kunci inklusi keuangan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti Otoritas jasa Keuangan (OJK), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), dan penyedia layanan jasa keuangan untuk membahas potensi replikasi model percontohan percepatan keuangan inklusif tersebut”.

Pada acara tersebut, TPAKD Provinsi Jawa Barat yang diwakili OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, juga menyampaikan sharing experience mengenai proses intervensi, mulai dari perencanaan, koordinasi dengan berbagai pihak, yaitu Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lembaga Jasa Keuangan serta Lembaga Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sampai dengan pelaksanaan aksi kegiatan dan lesson learned dari kegiatan khususnya ketika melakukan edukasi sosialisasi kepada pelajar tingkat Sekolah Dasar pada bulan Desember 2019 dan Februari 2020 di Desa Pegagan. Adapun lembaga jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang terlibat pada kegiatan intervensi antara lain adalah Bank BJB, BRI, BNI, Mandiri, BTPN, Pegadaian, PNM Mekaar, LinkAja, Dana dan BPR Kapetakan.

16 Juli 2021 Admin - Admin TPAKD - Iman