(022) 4268709
TPAKD Jawa Barat Raih Penghargaan TPAKD Awards Tahun 2021 pada Rakornas TPAKD 2021

Deskripsi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Industri Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat yang diyakini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Bp.Wimboh Santoso dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021 dengan tema Tingkatkan Akses Keuangan Untuk Percepat Pemulihan Ekonomi yang digelar secara hybrid di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021. “Masih terdapat kesenjangan inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 83% dan 68%. Atas dasar hal tersebut, percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan agar dapat menjangkau ke seluruh daerah,” kata Wimboh.
Menurut Bp.Wimboh, keberadaan TPAKD juga sangat penting dalam menyerap program-program yang dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi seperti program KUR untuk mendorong kemajuan UMKM. “OJK terus mendorong penyaluran KUR ini. Kemarin kami telah bertemu dengan pimpinan perbankan membahas agar target KUR tahun ini Rp285 triliun bisa tercapai. Dan saya yakin sampai akhir tahun angka itu bisa tercapai,” katanya. Melalui TPAKD ini, OJK juga mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat di daerah seperti pinjaman melawan rentenir ataupun pengembangan KUR klaster lainnya. “Kalau ada KUR klaster yang belum terlayani pembiayaan serta pengembangannya, bisa disampaikan ke OJK. Kalau ada masyarakat yang alami kesulitan akses pembiayaan tolong beritahu kami. Kami selalu berupaya membantu kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ke depan, OJK dan TPAKD akan terus mengembangkan program digitalisasi bagi UMKM mulai dari pembiayaan, pembinaan, promosi dan penjualan untuk semakin mempercepat kemajuan UMKM. Wimboh juga meminta dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membentuk TPAKD di seluruh tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk/layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri yang diwakili Kepala Balitbang Kemendagri Bp.Agus Fatoni menjelaskan bahwa peranan TPAKD dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa Pandemi sangatlah dirasakan karena membantu ketersediaan akses keuangan bagi masyarakat antara lain untuk mendapatkan pembiayaan usahanya.“Diharapkan kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk TPAKD sebagai langkah nyata memberikan akses keuangan seluasnya kepada masyarakat serta untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah serta keselarasan rencana kerja pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Bp.Tirta Segara dalam sambutannya menyampaikan bahwa sampai dengan Desember 2021, telah terbentuk 325 TPAKD di 34 provinsi dan 291 kabupaten/kota. Berbagai program yang dilaksanakan TPAKD tersebut antara lain:
1. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)
2. Bank Wakaf Mikro (BWM)
3. KUR klaster
4. Kredit Ultra Mikro
5. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)/Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)/Asuransi Nelayan (ASNEL)
6. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) termasuk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)
7. Laku Pandai
8. Pemberdayaan BUMDes dan UMKM
9. Pembentukan Jamkrida dan program lainya yang bekerja sama dengan para pelaku usaha jasa keuangan.
Selama tahun 2021, untuk mendukung operasionalisasi TPAKD, telah dikeluarkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan TPAKD, serta Juknis Penyusunan Program Kerja TPAKD. Selain itu, telah dikeluarkan pula Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian untuk mendukung terciptanya ekosistem pembiayaan yang inklusif di sektor pertanian. Tirta juga menjelaskan, berbagai program kerja di 2022 telah disiapkan untuk semakin memperluas akses keuangan masyarakat seperti program kerja Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital dan implementasi Business Matching dengan fokus tematik mendorong sektor ekonomi unggulan daerah dan penguatan ekosistem keuangan digital.
Pada Rakornas TPAKD 2021 ini,  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih penghargaan TPAKD Awards 2021 sebagai Provinsi terbaik dalam Implementasi Pembiayaan melalui Pola Kemitraan. Penghargaan TPAKD Awards 2021 kepada TPAKD Provinsi Jawa Barat diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia (RI) Bp.Wimboh Santoso kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Bp.Uu Ruzhanul Ulum. Selain TPAKD Provinsi Jawa Barat, juga terdapat 4 (empat) TPAKD tingkat provinsi lainnya serta 7 (tujuh) TPAKD tingkat kabupaten/kota yang dinilai telah berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah.
"Saya berterima kasih kepada masyarakat Jawa Barat, juga bupati/wali kota yang telah mendorong akses keuangan daerah, dengan dorongan dan motivasi termasuk instansi terkait, Pemda Prov Jabar mendapat penghargaan dari OJK terkait akses keuangan daerah," ujar Uu Ruzhanul Ulum di Jakarta.
Harapan mendatang, Uu ingin jumlah TPAKD di Jabar bertambah. Menurutnya dengan begitu masyarakat akan terbantu dalam akses keuangan. Sehingga lebih jauh dapat memusnahkan pembiayaan ilegal termasuk pinjaman online ilegal yang tengah marak menjebak masyarakat.
Sampai saat ini terdapat 18 TPAKD yang telah terbentuk di Jawa Barat (1 TPAKD Provinsi Jawa Barat dan 17 TPAKD Kabupaten/Kota).
Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat Bp.Indarto Budiwotono pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa melalui pola kemitraan yang dikembangkan Pemerintah Provinsi, OJK bersama dengan Lembaga Jasa Keuangan mempertemukan pelaku UMKM dan para pengusaha kecil dengan Lembaga Jasa keuangan. Sehingga para pelaku ekonomi di sektor mikro ini dapat akses keuangan dengan mudah dan legal.
"Kami terus berupaya memberdayakan UMKM terutama dengan pola kemitraan yang disebut 'Bussines Matching'. Kami pertemukan antara UMKM pengusaha kecil dengan industri Lembaga Jasa Keuangan sehingga UMKM bisa memperoleh akses keuangan yang baik" katanya.
Beliau pun menyebut TPAKD Jabar dikoordinasi dengan baik oleh Pemda Provinsi Jabar, OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat serta industri Lembaga Jasa Keuangan, sehingga diharapkan dapat membantu upaya pemulihan perekonomian Jawa Barat yang semakin membaik seiring kurva pandemi yang melandai.

20 Desember 2021 Admin - Admin TPAKD - Iman